Setiap kali gempa bumi mengguncang Indonesia, pertanyaan yang muncul bukan hanya seberapa besar dampak kerusakan dan korban, tetapi apakah masyarakat sempat mendapatkan peringatan ? Di sinilah kita melihat paradoks besar dalam sistem mitigasi bencana kita. Indonesia sebenarnya telah memiliki InaTEWS ( Indonesia Tsunami Early Warning System ), sebuah sistem peringatan dini bencana gempa bumi dan tsunami nasional yang dikelola oleh BMKG. Kondisi ini telah mendorong terbentuknya tradisi kesiapsiagaan nasional dan lokal melalui penggunaan sistem peringatan dini.. Sistem ini mendeteksi potensi bencana dalam waktu kurang dari 5 menit setelah gempa dan mengirimkan peringatan cepat ke lembaga terkait serta masyarakat. Ketika gempa bumi di Flores terjadi 15 Agustus 2026, sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, pukul 04.58 WIB dengan kekuatan magnitudo 7,7, data tersebut masuk ke sistem BMKG pada sekitar 05.03 – 05.41 WIB. Selanjutnya dalam waktu cepat, BKMG langsung memberi peringatan.
Informasi BMKG didiseminasikan melalui berbagai kanal dan media sosial. Dalam bencana Flores, BMKG juga menyampaikan arahan kepada masyarakat untuk melakukan evakuasi sesuai status wilayah dan menjauhi pantai pada wilayah tertentu. Masalah berikutnya apakah setiap orang mendengar alarm atau menerima pesan langsung di televisi atau perangkat handphone ? bagaimana pesan dari pusat mencapai mereka yang sedang berada di pantai, pasar, sekolah, kapal, atau rumah tanpa harus menunggu membuka media sosial atau aplikasi. Bahkan karakter tsunami Indonesia tidak selalu sama, dimana tsunami akibat longsoran atau aktivitas vulkanik dapat terjadi tanpa didahului gempa tektonik yang mudah terdeteksi oleh sistem konvensional.
Itulah sebabnya tantangan kita bukan sekadar memiliki sensor deteksi yang canggih. Kita memerlukan ekosistem peringatan dini yang terintegrasi. Semua harus berbicara dalam bahasa yang sama dan bekerja dalam waktu bersamaan. Bahkan kemampuan memproses penyampaian peringatan belum tentu menjadi faktor penentu keselamatan apabila pesan terakhir tidak sampai kepada masyarakat dalam hitungan detik. Sistem peringatan Indonesia umumnya menyampaikan informasi setelah gempa terdeteksi. Kita bisa bandingkan dengan sistem EEW ( Earthquake Early Warning ) Jepang yang dapat mengirim peringatan langsung ke ponsel dan perangkat siaran sebelum gempa terjadi. Sementara broadcast melalui ponsel seluler di Indonesia juga belum menjadi sistem nasional seperti di Jepang. Pengeras suara atau sirene belum merata ada di berbagai penjuru wilayah.
Seperti negeri kita, Jepang merupakan juga negara yang paling rentan terhadap bencana di dunia, dengan seringnya terjadi gempa bumi, tsunami, topan, banjir, dan letusan gunung berapi. Ketika gempa terjadi, JMA ( Japan Meteorological Agency ) tidak bekerja sendirian. Peringatan dapat hadir serentak melalui televisi, radio, telepon seluler, aplikasi, dan jaringan komunikasi pemerintah daerah. Televisi dan radio dapat segera menampilkan peringatan, sementara perangkat seluler menerima notifikasi darurat. Dengan demikian, masyarakat tidak bergantung pada satu pintu informasi.
J-Alert dan ETWS ( Earthquake and Tsunami Warning System )
Arsitektur EWS Jepang memadukan sistem nasional J-Alert untuk bahaya yang mengancam jiwa dengan platform L-Alert untuk informasi evakuasi dan layanan tingkat lokal, serta peringatan berbasis standar CB ( celularl broadcast ) yang dioperasikan oleh jaringan provider atau MNO ( Mobile Network Operator ). Salah satu kekuatan utama dari model Jepang ini adalah peran kolaboratif para provider. Alih-alih memandang komunikasi bencana sebagai ajang persaingan, para provider bekerja sama yang memungkinkan penyampaian peringatan secara konsisten dan pemulihan layanan yang lebih cepat di seluruh jaringan. Dipadukan dengan jalur penyampaian yang memiliki redundansi serta penyebaran peringatan melalui berbagai saluran, pendekatan kolektif ini secara signifikan memperkuat keandalan sistem saat terjadi bencana.
Sistem J-Alert dan ETWS yang mulai beroperasi tahun 2007 menjadi tulang punggung bagi Jepang dalam menyebarluaskan informasi darurat secara cepat dan resmi kepada pemerintah daerah, lembaga penyiaran, operator jaringan seluler dan pada akhirnya masyarakat umum. Alur informasi bisa digambarkan sebagaimana bagan terlampir sehingga filosofi mata rantai komunikasi di Jepang melalui berbagai tahapan, yakni : 1) Detection 2) Decision 3) Dissemination 4 ) Reception 5 ) Understanding dan 6 ) Action.
Peringatan yang disampaikan mencakup situasi gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, cuaca ekstrem, ancaman rudal balistik, atau keadaan darurat keamanan nasional. Tujuannya adalah menjangkau seluruh penduduk dalam hitungan detik agar mereka dapat segera mengambil tindakan perlindungan. Contoh peringatannya adalah ” Peringatan Dini Gempa Bumi: Diperkirakan akan terjadi guncangan kuat. Segera berlindung.” atau ” Peringatan Tsunami: Segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.”
Semua layanan ini merupakan sistem berbasis cellular broadcasting yang memenuhi spesifikasi yang sama dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, – Ministry of Internal Affairs and Communications ( MIC ). Saat ini, sistem peringatan dini darurat Jepang telah terintegrasi sepenuhnya ke dalam rutinitas kesiapsiagaan pemerintah daerah dan antar lembaga.
Perdana Menteri memimpin langsung dalam struktur sistem penanggulangan bencana di Jepang, yang bentuknya berjenjang dari tingkat nasional, prefectural atau provinsi, kabupaten / kota, tingkat masyarakat, organisasi Pemerintah serta badan usaha publik yang ditetapkan.
Mereka terus melakukan pelatihan rutin untuk menyempurnakan penyampaian pesan hingga ke manusia manusia pengguna akhir atau disebut last mile. Buku putih penanggulangan bencana terbaru (2023) mencatat berbagai penyempurnaan yang terus dilakukan, seperti penggunaan perangkat penerima yang lebih cepat, poligon GPS yang lebih akurat, serta uji coba terpadu yang melibatkan skenario ancaman rudal, gempa bumi, dan tsunami. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana Jepang terus menyempurnakan sistemnya agar selaras dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat.
Sistem Operasional
Di Indonesia, InaTEWS menyatakan bahwa peringatan tsunami harus didiseminasikan dalam waktu kurang dari lima menit. Jepang memiliki keunggulan penting pada last-mile communication dimana sistem Earthquake Early Warning mereka memungkinkan operator seluler mengirimkan earthquake alert dengan sangat cepat ke telepon seluler, televisi dan radio. Televisi nasional mereka, NHK juga memiliki hampir 1000 kamera pemantau di seluruh negeri yang terintegrasi dengan J-Alert. Ini diluar jaringan kamera dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang – Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism ( MLIT ) sebanyak 25 ribu kamera. Dalam ekosistem Jepang,
Sistem Emergency Warning Broadcasting memungkinkan sinyal peringatan darurat ditransmisikan melalui jaringan televisi digital. Pemerintah Jepang menjelaskan bahwa sistem penyiaran digital memang dikembangkan untuk mengirimkan peringatan ketika terjadi bencana. Inilah bagian yang menurut saya sangat relevan dengan TVRI yang memiliki jaringan terluas dan stasiun penyiaran di seluruh provinsi. Dalam beberapa pelatihan yang diikuti penulis di NHK, terlihat TV di Jepang tidak sekadar media jurnalistik, tapi menjadi bagian dari infrastruktur peringatan bencana.
Penyiaran merupakan salah satu komponen yang secara hukum ditempatkan dalam sistem nasional manajemen bencana. Ini tertulis dalam Broadcasting Act khususnya Article 108 tentang Broadcasting in Cases of Disasters. Jadi, ketika gempa atau tsunami terjadi, fungsi NHK bukan hanya memberitakan kejadian, tetapi menjadi bagian dari infrastruktur informasi keselamatan publik. NHK dapat segera menghentikan program reguler dan beralih ke informasi darurat, termasuk peta, lokasi gempa, peringatan tsunami, instruksi evakuasi, serta informasi pemerintah daerah. Secara otomatis siaran akan diinterupsi oleh pemberitahuan situasi darurat, tanpa harus menunggu persetujuan pemimpin redaksi. Penyiar mereka dalam sepersekian detik bisa berubah dari pembawa acara program rutin menjadi petugas evakuasi melalui layar kaca.
Dalam sistem pengendalian bencana Jepang. MLIT menyediakan situational awareness dari lapangan, JMA menyediakan informasi gempa/cuaca/tsunami, pemerintah daerah mengeluarkan informasi evakuasi, sedangkan NHK dan media lainnya membantu menyebarkan informasi.. Masyarakat sudah terbiasa bahwa siaran NHK bisa berubah menjadi emergency broadcasting. Ini menjadi salah satu kekuatan Jepang dalam mengeluarkan earthquake alert dengan sangat cepat, dengan filosofi : dari gempa ke sistem deteksi, lalu automatic alert masuk ke Televisi, radio, cellphone, sirene, pemerintah lokal dan sampai masyarakat. Jadi seseorang yang sedang: tidur, menonton TV, memasak, bekerja, mengemudi, atau tidak membuka media sosial, tetap mempunyai peluang menerima peringatan langsung.
Rencana Aksi
Indonesia menghadapi persoalan yang lebih kompleks dengan wilayah yang jauh lebih luas dari Jepang, belum ditambah kualitas infrastruktur komunikasi yang tidak merata. Tantangan lain adalah bagaimana melibatkan banyak institusi, dari BMKG, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, operator telekomunikasi hingga media agar bisa terkoneksi.. Disatu sisi, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya selalu bersiapa siaga menghadapi bencana, terutama karena wilayah Ring of Fire ( Cincin Api ), dimana keselamatan rakyat menjadi prioritas, termasuk pemulihan wilayah terdampak bencana.
Kebutuhan anggaran untuk mewujudkan ekosistem peringatan dini bencana seperti di Jepang memang tidak kecil. BMKG sudah menjalin kerja sama panjang bersama pemerintah Jepang untuk memperkuat sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami. Bantuan teknis dan hibah peralatan dari Jepang ini mencakup modernisasi alat sensor, percepatan transfer data gempa bumi, hingga integrasi sistem informasi kebencanaan nasional. Namun BMKG tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari operator seluler dan lembaga penyiaran seperti TVRI dan RRI jelas dibutuhkan. Untuk mengatasi problem anggaran, maka tahun 2026 ini, Kementerian Bapenas telah menyampaikan daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri / green book, dimana didalamnya termasuk modernisasi TVRI. Jika kelak ini terwujud, maka TVRI akan memiliki pemancar pemancar baru di berbagai wilayah serta tambahan kamera kamera monitoring untuk mendukung sistem peringatan dini bencana yang tinggal diintegrasikan dengan BMKG dan jaringan provider.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan early warning system bukanlah seberapa cepat BMKG menghasilkan data. Tapi apakah pesan tersebut benar-benar sampai kepada setiap warga yang berada di zona bahaya melalui perangkat yang sedang mereka gunakan, dan cukup cepat untuk membuat mereka bertindak menyelamtkan diri dan keluarganya. Peristiwa bencana Flores memperlihatkan mengapa pertanyaan tersebut penting.
No Comments