Browsing Tag

konten kreator

Bagaimana memahami pengadaan jasa kreatif

Sampai sekarang Pemerintah masih tergagap gagap dalam memaknai nilai pekerjaan kreatif, sehingga itu yang muncul dalam perkara kasus konten creator Amsal Sitepu. Pekerja kreatif marah karena penyidik mengganggap ide kreatif bisa memetik dari udara, sehingga dianggap gratis dan bernilai 0 rupiah. Humas Kejaksaan Agung memberikan tanggapan didepan awak media, bahwa ada ketidaksesuaian antara RAB ( Rencana Anggaran Belanja ) dengan praktek di lapangan, yakni misal dalam RAB disebutkan pemakaian drone sekian hari tapi dalam praktek jumlah harinya lebih sedikit. Tapi mereka juga melihat Amsal juga melakukan syuting tambahan karena ada revisi dari kepala desa, artinya ada tambahan hari yang tidak di charge kepada klien.

Padahal dalam dalam pekerjaan pembuatan film atau video, bisa saja pekerjaan bisa lebih cepat karena ternyata cuaca mendukung dalam proses syuting, atau para pemain bisa langsung nyetel, jadi tak perlu lama lama latihan. Selain itu pemakaian beberapa alat – termasuk drone, kamera action Go Pro, itu kadang melekat kepada unit utama. Terserah mau dipakai sehari atau setiap hari. Sebenarnya semua aspek merupakan satu kesatuan, bukan dipecah pecah seperti kita menilai komponen harga dalam pembuatan bangunan atau pembelian barang umum.

Sehingga saya ketika pertama kali masuk TVRI, saya berdebat untuk mengubah sistem tender yang ujungnya murah murahan untuk pekerjaan kreatif – panggung musik atau pembuatan iklan, dokumenter atau drama seri. Bahkan LKPP ( Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah ) dan BPK sudah memperbolehkan kita mengikuti kebiasaan yang berlaku di industri kreatif.

Team program TVRI juga pernah menghadapi pertanyaan dari auditor negara, kenapa membayar honor Iwan Fals sekian ratus juta harus melewati agency. Bukankah itu pemborosan ? Kenapa tidak langsung ke Iwan Fals. Perlu banyak penjelasan bahwa ini kebiasaan di industri ekonomi kreatif, dimana mana artis juga masuk dalam pemasaran agency. Lalu kenapa harus memakai sebuah PH dari luar untuk pekerjaan dokumenter senilai 600 juta, sementara dengan tenaga in house TVRI biaya mungkin hanya 50 juta. Lagi lagi harus menjelaskan prinsip ono rego ono rupo. Kita membutuhkan karya bagus agar konten kita dilihat orang.

Continue Reading